Gerakan Anti Masjid Di Denmark. Danish People's Party - DPP (Partai Rakyat Denmark) yang beraliran ekstrim kanan dan merupakan sekutu utama pemerintah, Rabu (9/9), kemarin, meluncurkan kampanye besar-besaran melawan pembangunan masjid-masjid di negaranya, setelah sebelumnya (27/8) dewan kota Kopenhagen menyetujui draft rencana pembangunan sebuah masjid di kawasan barat laut ibukota.
DPP merupakan satu-satunya partai yang menentang pembangunan masjid tersebut. Tidak ada partai lain dalam pemerintahan lokal yang mengkhawatirkan hal itu. Pembangunan dilakukan melalui donasi pribadi dan diperkirakan akan menghabiskan dana antara 40 hingga 50 juta kroner (Rp75 miliar hingga Rp93 miliar).
“Politisi pemerintah kota Kopenhagen memutuskan untuk mendirikan sebuah masjid besar di tengah kota,” tulis partai itu dalam sebuah iklan satu halaman penuh yang dipublikasikan di beberapa harian Denmark.
Iklan dengan gambar Masjid Biru di Istanbul dengan bulan sabit dan dua pedang di kubahnya ini menyatakan dana pembangunan masjid tersebut berasal dari rezim terror Iran.
Iklan juga mengkritik rencana pembangunan masjid kedua di kawasan pinggiran selatan Amager dan mengklaim proyek itu didanai oleh diktator Arab Saudi.
DPP berjanji akan mengadakan sebuah referendum atas pembangunan masjid-masjid di negara Skandinavia itu. Bermain politik, partai tersebut mengaitkan kampanye anti-masjid dengan pemilihan pemerintah kota mendatang.
“Semakin banyak perwakilan dari DPP terpilih dalam pemilihan lokal pada tanggal 17 November mendatang, semakin besar perlawanan terhadap cengkeraman Islamis, juga di kota kalian.”
Dalam pemilihan parlemen tahun 2007, DPP memperoleh 25 kursi dari 179 kursi yang tersedia dan menjadi partai terbesar ketiga di Denmark. Meski tidak menjadi bagian dari kabinet, partai ini tetap menjalin kerjasama erat dengan partai-partai pemerintah dalam sebagian besar isu.
Sementar itu, Walikota Kopenhagen untuk Kesehatan dan Perawatan, Mogens Lonborg, mengkritik kampanye anti-masjid dan menuduhnya sebagai bagian dari upaya untuk merusak kebebasan beragama.
“Saya tidak peduli pada kampanye itu. Kita memiliki kebebasan di Denmark, dan jika kau mencoba untuk menghalangi kaum Muslim berkumpul di masjid, saya pikir itu merusak kebebasan beragama,” ujar Lonborg kepada MetroXpress seperti dilansir Islamonline.
Klaus Bondam, walikota untuk teknologi dan lingkungan, juga menentang kampanye anti-masjid tersebut.
“DPP berpendapat bahwa mereka dapat mengumpulkan suara untuk menjalankan kampanye melawan Muslim di kota ini,” ujar Bondam.
“Saya yakin sebagian besar orang di Kopenhagen, seperti saya, akan menggelengkan kepala dan mengabaikan iklan tersebut, berdasarkan kebijakan mereka yang xenophobik (ketakutan akan sebuah kelompok masyarakat) dan ketakutan akan kebebasan beragama,” imbuh dia.
Jumlah umat Islam di Denmark sekitar 200.000 atau 3.5 persen dari 5.4 juta total penduduknya. Islam merupakan agama terbesar kedua di negara tersebut setelah Gereja Protestan Lutheran.
Hubungan Denmark dengan dunia Islam telah mengalami ketegangan semenjak kasus kartun pelecehan Nabi Muhammad SAW. Kartun yang dipublikasikan sebuah harian nasional pada tahun 2005 itu telah memicu kemarahan dan protes dari beberapa negara Muslim. iol/taq [ republika.co.id ]
DPP merupakan satu-satunya partai yang menentang pembangunan masjid tersebut. Tidak ada partai lain dalam pemerintahan lokal yang mengkhawatirkan hal itu. Pembangunan dilakukan melalui donasi pribadi dan diperkirakan akan menghabiskan dana antara 40 hingga 50 juta kroner (Rp75 miliar hingga Rp93 miliar).
“Politisi pemerintah kota Kopenhagen memutuskan untuk mendirikan sebuah masjid besar di tengah kota,” tulis partai itu dalam sebuah iklan satu halaman penuh yang dipublikasikan di beberapa harian Denmark.
Iklan dengan gambar Masjid Biru di Istanbul dengan bulan sabit dan dua pedang di kubahnya ini menyatakan dana pembangunan masjid tersebut berasal dari rezim terror Iran.
Iklan juga mengkritik rencana pembangunan masjid kedua di kawasan pinggiran selatan Amager dan mengklaim proyek itu didanai oleh diktator Arab Saudi.
DPP berjanji akan mengadakan sebuah referendum atas pembangunan masjid-masjid di negara Skandinavia itu. Bermain politik, partai tersebut mengaitkan kampanye anti-masjid dengan pemilihan pemerintah kota mendatang.
“Semakin banyak perwakilan dari DPP terpilih dalam pemilihan lokal pada tanggal 17 November mendatang, semakin besar perlawanan terhadap cengkeraman Islamis, juga di kota kalian.”
Dalam pemilihan parlemen tahun 2007, DPP memperoleh 25 kursi dari 179 kursi yang tersedia dan menjadi partai terbesar ketiga di Denmark. Meski tidak menjadi bagian dari kabinet, partai ini tetap menjalin kerjasama erat dengan partai-partai pemerintah dalam sebagian besar isu.
Sementar itu, Walikota Kopenhagen untuk Kesehatan dan Perawatan, Mogens Lonborg, mengkritik kampanye anti-masjid dan menuduhnya sebagai bagian dari upaya untuk merusak kebebasan beragama.
“Saya tidak peduli pada kampanye itu. Kita memiliki kebebasan di Denmark, dan jika kau mencoba untuk menghalangi kaum Muslim berkumpul di masjid, saya pikir itu merusak kebebasan beragama,” ujar Lonborg kepada MetroXpress seperti dilansir Islamonline.
Klaus Bondam, walikota untuk teknologi dan lingkungan, juga menentang kampanye anti-masjid tersebut.
“DPP berpendapat bahwa mereka dapat mengumpulkan suara untuk menjalankan kampanye melawan Muslim di kota ini,” ujar Bondam.
“Saya yakin sebagian besar orang di Kopenhagen, seperti saya, akan menggelengkan kepala dan mengabaikan iklan tersebut, berdasarkan kebijakan mereka yang xenophobik (ketakutan akan sebuah kelompok masyarakat) dan ketakutan akan kebebasan beragama,” imbuh dia.
Jumlah umat Islam di Denmark sekitar 200.000 atau 3.5 persen dari 5.4 juta total penduduknya. Islam merupakan agama terbesar kedua di negara tersebut setelah Gereja Protestan Lutheran.
Hubungan Denmark dengan dunia Islam telah mengalami ketegangan semenjak kasus kartun pelecehan Nabi Muhammad SAW. Kartun yang dipublikasikan sebuah harian nasional pada tahun 2005 itu telah memicu kemarahan dan protes dari beberapa negara Muslim. iol/taq [ republika.co.id ]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar